YURISMETRIKA Journal Unisal adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada pengembangan dan penyebarluasan kajian di bidang ilmu hukum. Jurnal ini mempublikasikan artikel hasil penelitian, kajian teoritis, serta analisis terhadap isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat, baik dalam ranah hukum nasional maupun penerapannya secara praktis. Yurismetrika menjadi sarana akademik bagi dosen, peneliti, mahasiswa, dan praktisi hukum untuk menyampaikan gagasan, pemikiran kritis, serta temuan ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Yang Berstatus Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum Justice Collaborator dalam sistem hukum Indonesia serta perlindungan hukum bagi terdakwa yang berstatus Justice Collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Justice Collaborator di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Nomor 4 Tahun 2011. Perlindungan hukum yang diberikan meliputi perlindungan keamanan fisik dan psikis, penanganan secara khusus, serta pemberian penghargaan (reward). Namun, pengaturannya masih belum komprehensif sehingga diperlukan penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas.
Copyright (c) 2026 YURISMETRIKA Journal Unisal
Analisis Yuridis Mengenai Delik Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati oleh Aparat Kepolisian Dihubungkan dengan Peraturan Kode Etik Profesi Polisi (Studi Kasus Penganiayaan di Kota Tual Maluku)
Penelitian ini mengkaji insiden penganiayaan fatal di Kota Tual, Maluku, yang dipicu oleh kekeliruan identifikasi sasaran. Penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) mengakibatkan kematian korban dan mencederai integritas institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana tinjauan etika profesi terhadap tindakan penggunaan kekuatan oleh Aparat Kepolisian serta Bagaimana Sinkronisasi antara sanksi administratif dengan pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk membedah perkara secara komprehensif. Analisis bertumpu pada data sekunder yang menyelaraskan bahan hukum primer khususnya relevansi Pasal 466 ayat (3) KUHP dan regulasi internal Polri. Hasil penelitian menegaskan bahwa tindakan subjek memenuhi unsur pidana Pasal 466 ayat (3) KUHP serta melanggar Pasal 13 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 jo. Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 13 Perpol No. 7 Tahun 2022. Terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etik berat (unethical conduct). Majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH sebagai instrumen penegakan integritas organisasi.
Bripda Mesias Siahaya, Penganiayaan, Sidang KKEP, PTDH, Pasal 466 ayat (3) KUHP.
Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 535.K/Pid.Sus/2025 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
This study is motivated by the dominance of a repressive approach in handling cases involving children in narcotics offenses, despite the juvenile justice system emphasizing protection and rehabilitation. This research aims to analyze the application of substantive justice in the legal reasoning of the Supreme Court in cases involving children as narcotics offenders. The method used is normative juridical with statutory and case approaches through Supreme Court Decision Number 535 K/Pid.Sus/2025. The results show that the Supreme Court has attempted to balance legal certainty, utility, and child protection through careful evaluation of evidence and the imposition of sanctions combined with job training. However, the protection of children has not been fully optimized as imprisonment remains dominant.
Kata kunci: anak, narkotika, keadilan substantif.
Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Berdasarkan Pelaksanaan Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum di Barak Militer Resimen Induk Kodam III Siliwangi dengan Surat Edaran No. 43/PK.03.04.Kesra Jawa Barat
This research is motivated by the policy of fostering children in conflict with the law through a military disciplinary approach in West Java, which has generated debate from the perspective of child protection. This study aims to analyze the legal regulation of child protection, the conformity of child development programs in military barracks with child protection principles, and the implementation of such policies at the Resimen Induk Kodam III/Siliwangi. The research employed an empirical juridical method using statutory and empirical approaches. Data were obtained through literature study, interviews, and documentation. The results indicate that the development program is carried out through disciplinary education, physical training, and character building. However, this approach potentially neglects the psychological aspects of children and is not fully consistent with the principle of the best interests of the child under Indonesian child protection law.
Tinjauan Yuridis Status Hukum Pagar Laut, Tanah Timbul, dan Implikasinya di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang
The construction of a seawall and the emergence of new land in the coastal area of Kohod Village, Pakuhaji Subdistrict, Tangerang Regency, have raised legal issues regarding control over coastal areas and the protection of the rights of local communities and fishermen. Restrictions on access to coastal areas have the potential to disrupt the living spaces and livelihoods of local communities, thereby giving rise to conflicts of interest. This study aims to analyze the legal status of the seawall and the newly emerged land, as well as their implications for the rights of coastal communities and fishing groups. The research method employed is a normative legal approach using a case study methodology. Data was obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal doctrines, official documents, and court rulings, and was then analyzed qualitatively using deductive reasoning. The results of the study indicate that newly emerged land is state-controlled land, and its management must take into account the social function of the land as well as the protection of coastal communities’ rights. The existence of marine barriers without a valid legal basis contradicts the principles of justice, public benefit, and legal certainty.